Kabar gembira untuk satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bojonegoro yang berada di Kabupaten Lamongan-Layanan KPPN Mobile akan datang ke Lamongan ( Mohon disebar luaskan kepada yang berkepentingan )

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satauan Kerja di Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan Wilayah Kerja KPPN Bojonegoro

Sehubungan dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor S-770/PB.7/2012 tanggal 24 Januari 2012 hal tersebut pada pokok surat, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.02/2011, serta menunjuk Surat kami nomor S-240/WPB.16/KP.1320/2012 tanggal 24 Januari 2012 hal Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Surat Kepala KPPN Bojonegoro No.S. 193/WPB.16/KP.1340/2012 tanggal 16 Januari 2012

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Bojonegoro

Berkenaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2011 antara Satker selaku UAKPA dengan KPPN Bojonegoro telah berakhir, dengan ini kami sampaikan bahwa seluruh Satker di wilayah kerja KPPN Bojonegoro telah melakukan rekonsiliasi sesuai batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan monitoring terhadap pelaksanaan rekonsiliasi, terdapat beberapa Satker yang melaksanakan rekonsiliasi sebelum batas waktu yang ditentukan dengan adata yang akurat dan melampirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca serta rekening koran.

www.kppnbojonegoro.net, Liputan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Semester II Tahun anggaran 2011,  tanggal 28 Desember 2011

Pengguna anggaran (PA/KPA) dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alas an apapun
Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun dengan menggunakan program computer. Pembukuan Bendahara diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.