Forum Group Discussion tentang Per-31/PB/2016

Forum Group Discussion tentang Per-31/PB/2016

img_7545-1280x853Bertempat di aula Rajekwesi hari Rabu tanggal 21 September 2016 KPPN Bojonegoro  mengadakan acara sosialisai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dikemas dalama bentuk FGD yang bertepatan dengan penyelenggaraan Corner Day Expo 2016. Hadir dalam acara tersebut 120 undangan KPA/Bendahara wilayah bayar KPPN Bojonegoro.

Sosialisasi ini bertujuan agar satuan kerja di lingkup kerja KPPN Bojonegoro dapat melaksanakan pembayaran penghasilan bagi PPNPN dengan baik. Sehingga diharapkan pembayaran penghasilan PPNPN dapat dilaksanakan secara giral (langsung ke rekening PPNPN) dan tepat waktu, serta terbentuknya database PPNPN yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran, penyelenggaraan jaminan kesehatan, dan lain-lain.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala KPPN Bojonegoro, Bapak Achmad Djunaedi. Dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok yang pertama disampaikan oleh Kepala Seksi Pencaiaran Dana KPPN Bojonegoro, yaitu Bapak Yanto sebagai Moderator dan Ibu Sri Murti sebagai Key note speaker. Materi yang disampaikan berupa isi dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Narasumber kedua dari BPJS yang menyampaikan materi tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional secara umum dan juga secara khusus materi tentang PPNPN. Setelah penyampaian materi kedua, diberikan sesi tanya jawab kepada peserta.

Penyampaian materi terakhir adalah mengenai surat S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Aplikasi e-rekon-LK berbasis web yang disampaikan oleh Kepala Seksi Vera KI Bapak Ismu Karyanto sebagai moderator dan Wahono sebagai key note speaker yang menjelaskan bahwa aplikasi e-rekon-LK adalah proses rekonsiliasi melalui e-rekon-LK yang dilakukan di tingkat Satker dengan KPPN, tidak ada rekonsiliasi antara Satker dengan tingkat atasnya di Kanwil maupun di Eselon I-nya. Dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker dengan harapan ketika terjadi perbedaaan data, satker bisa langsung melakukan perbaikan tanpa harus menunggu proses verifikasi dari KPPN.

img_7627-1280x853

img_7610-1280x853

img_7559-1280x853